Produk Hukum
- Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas 2009 dari Dirjend PMPTK Kemendiknas .pdf.html
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 30 tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendiknas 39 tahun 2009
- Berisi tentang perpanjangan waktu penataan guru dan masih diperbolehkannya guru bersertifikat pendidik mengajar mapel lain selain 6 jtm mapel yang sesuai dengan sertifikatnya. Perpanjangan waktu hanya sampai Desember 2011. Setelah itu guru harus mengajar sesuai sertifikatnya 24 JTM/ Minggu.
- Peraturan Menteri Agama No. 16 tahun 2006 tentang tata persuratan
- Berisi tentang ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan tata persuratan pada Kementerian Agama Pusat, Kanwil, Kankemenag, KUA, MAN, MTsN dan MIN. Aturan ini tidak mengikat pada lembaga pendidikan swasta. MAS, MTsS dan MIS menggunakan aturan yang sudah terbentuk pada AD/ ART yayasan yang dinaunginya.
- Peraturan Menteri Keuangan no 164 tentang tunjangan profesi.pdf
Berisi bahwa syarat mendapat tunjangan profesi adalah 1. mempunyai sertifikat pendidik, 2. di SK kan pada direktorat jenderal pendidikan islam 3. memenuhi beban kerja sesuai dengan perundangan yang ada, 4. mempunyai NRG dari kemendiknas - Edaran sekjen Penataan Guru Non-PNS SJ/774/2009.pdf
Berisi bahwa guru honorer/ guru tidak tetap yang sudah mengabdi selama minimal dua tahun berhak mendapat SK guru tetap. Satker Negeri MIN/MTsN/MAN juga diperkenankan memberikan SK guru tetap pada GTT diligkungannya. Apakah menyalahi PP 48 tahun 2005? tidak. Karena dalam PP 48 tahun 2005 berisi tidak diperbolehkan mengangkat tenaga honorer. Dalam membuat konsideran SK jangan menggunakan PP 48 tahun 2005. gunakan PP 74 tahun 2008 dan Surat Edaran Dirjend ini. bagi yang masih meng SK kan guru GTT di Satker nya harap SK diganti dengan penetapan guru Tetap. Surat edaran dari kemenag kab. kediri tentang ini sudah pernah kita kirim pada januari 2010 tahun lalu - Edaran sekjen 18 juni tahun 2010 penAtaan guru lulus sertifikasi no 927
Berisi bahwa guru harus ditugaskan sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011
UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DAN UJIAN NASIONAL PADA SEKOLAH DASAR/ MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH DASAR LUAR BIASA TAHUN PELAJARAN 2010/2011 - LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL No 2 TAHUN 2011 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2011 TANGGAL 17 JANUARI 2011 KISI-KISI SOAL UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2010/2011
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2010 Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan tahun Pelajaran 2010/2011
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2010Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan tahun Pelajaran 2010/2011
- Lampiran-Permendiknas No 46 th 2010[1] Kisi-kisi UN SMP SMASALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 46 TAHUN 2010 TANGGAL 31 DESEMBER 2010
- Permendiknas 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
- Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah
- * Buku panduan BOS Madrasah Negeri 2011
* Buku panduan BOS Madrasah Swasta 2011
- SK Dirjen Pendis 158/2010 ttg beban kerja guru/ pengawas
- Permendiknas 52 th 2009 ttg Akreditasi RA
- UAMBN 2010
- Permendiknas No 20 th 2007 ttg Standart Penilaian
- PERMENAG 2 th 2008 ttg SI-SKL MADRASAH
- UU 28 th 2004 & PP 63 th 2008 ttg Yayasan
- PP No 74 th 2008 ttg Guru
- Permendiknas No 12 th 2009 ttg Akreditasi
- UU 14 th 2005 ttg Guru dan Dosen
- Permendiknas No. 24 th 2007 ttg Standar Sarana Prasarana Madrasah
- Permendiknas 19 th 2007 ttg Standart Pengelolaan
- KMA Departemen menjadi Kementerian
- Permendiknas 39 th 2009 ttg Beban Kerja Guru dan Pengawas
- PP 19 th 2005 ttg Standar Pendidikan Nasional
- Peraturan Menag No. 02 Tahun 2008
TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN STANDAR ISI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB DI MADRASAH - STANDAR KOMPETENSI LULUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB MADRASAH IBTIDAIYAH
- STANDAR KOMPETENSI LULUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB MADRASAH TSANAWIYAH
- Peraturan Menag No. 1 Tahun 2010
TENTANG PERUBAHAN PENYEBUTAN DEPARTEMEN AGAMA MENJADI KEMENTERIAN AGAMA - Peraturan Menag No. 16 Tahun 2010
TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH
- PERATURAN PEMERINTAH
- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasan
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
- Penjelasan Atas PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru
- Peraturan Presiden
- Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2005 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru Menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
- Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Dosen
- Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2006 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong
- Peraturan Presiden No. 01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta Menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Langganan:
Postingan
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar