Pencairan Tunjangan Profesi Tahap II tahun 2011 dan NRG baru

Pak, jangan gonta ganti link downloadnya.... pake yang familiar aja!! lemot buka linknya ......

Klo lemot itu bukan karena link-nya, tapi jaringan internet jenengan yg bermasalah.

Kemudian, sekedar informasi. Untuk pencairan Januari s.d Juni kemarin ada beberapa guru yang dengan terpaksa tidak kita cairkan karena:
1. Tidak punya NRG Kemendiknas
2. Mengajar 24 JTM/ Minggu tetapi mapel yg sesuai dg sertifikatnya tidak ada 6 JTM. Mengajar mapel yg diluar mapel sertifikat diperbolehkan dg syarat a. Mengajar mapel yg sesuai sertifikat 6 JTM. b. Mengajar mata pelajaran lain yang tidak ada guru matapelajarannya. dan sesuai dengan permendiknas 30 tahun 2011, ketentuan ini berlaku hanya samapai tanggal 31 Desember 2011. Untuk selanjutnya semua guru harus mengajar sesuai sertifikatnya minimal 24 JTM/ minggu (tidak boleh mengajar mata pelajaran lain.
3. Guru yang yang tidak menjabat Kamad tetapi hanya mengajar 6 JTM yg lainnya tugas tambahan, ini juga tidak kita cairkan.
Mohon dalam mendefinisikan permendiknas 39 tahun 2009 pasal 1 ayat 3, 4 dan 5 tidak dibalik. Dalam pasal tersebut Waka/ Ka Lab minimal mengajar 12 JTM. Jangan diartikan Waka/ KaLab mempunyai nilai 12 JTM. Guru yang mengajar hanya 6 JTM kemudian tugas tambahannya Waka/ KaLab/ Wali kelas/ Ekstra, walaupun dijumlahkan 24 JTM lebih, tidak akan kami cairkan. Tugas utama guru adalah mengajar.
Kemudian guru mapel tidak bisa dicampur dengan guru BK, dalam permendiknas 39/ 2009 yang diperbolehkan dobel dengan BK hanya Kamad dan Waka (tentunya bagi MTs/ MA)

KOK PANGGAH SERTIFIKASI AJA PAK YANG LANCAR...YANG LAINE MANA????? HE..HE...HE..PREEEEEETTTT...

klo guru kelas bagaimana pak?

Lha.. kalau guru kelas untuk RA MI memang banyak permasalahan. Seharusnya dalam SK Pembagian tugas juga bunyinya guru kelas. bukan guru mapel. yang terjadi selama ini guru kelas tapi yang dilampirkan SK Pembagian tugasnya guru mapel yang banyak macamnya. Padahal apa yang dibunyikan pada SKMT harus sesuai dengan bukti fisiknya. Klo dalam sertifikat dan SKMT berbunyi guru kelas, seharusnya dalam bukti fisiknya melampirkan SK Pembagian Tugas yang berbunyi guru kelas 1 atau guru kelas 2 dsb. Dan permasalahan kedua ialah bahwa seharusnya pada tingkat RA/ MI tidak diperkenankan tugas tambahan berupa wali kelas. karena guru kelas otomatis menjadi wali kelas. Satu kelas ada dua guru kelas jelas tidak mungkin.
Untuk RA mungkin tidak menjadi masalah. Karena gurunya memang guru kelas.

Yang perlu menjadi bahasan adalah tidak ada regulasi hukum yang mengatur tentang guru mapel untuk MI. Pada Permenag no 2 tahun 2008 yang mengatur standar isi PAI dan Bahasa Arab hanya sebagai penjabaran Mapel PAI pada Madrasah untuk menindak lanjuti Permendiknas no 22 tahun 2006. Sedangkan dalam Permendiknas 22 tahun 2006 tidak ada pasal yang menyebutkan guru mapel untuk MI. Sehingga dalam proses sertifikasipun kode mapel yang ada pada MI hanya Guru Kelas, guru penjas dan bahasa inggris. Karena memang tidak ada payung hukum untuk guru mapel pada MI.

Itu mungkin salah satu PR dari berpuluh PR untuk pendidikan Madrasah yang kita cintai ini.

klo memang guru kelas pada mi, berarti selama ini ijazah kita salah dong..... karena kebanyakan ijazah S1 di MI adalah jurusan PAI, bukan S1 PGSD/PGMI.... bagaimana bapak?

Program linier memang menjadi program pemerintah. Tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada S1 jurusan/ prodi Aqidah Akhlaq, Fiqh dll.
Memang secara harfiah, S1 jurusan PAI diperuntukkan mengajar PAI di SD/ SMP/ SMA/ SMK. Dan PGMI yang marak beberapa tahun ini, berhak mengajar guru kelas MI. Sedangkan mapel agama pada MI/ MTs/ MA seperti AA, QH, Fiqh dll kementerian agama katakanlah ketika ada pengangkatan CPNS tetap mengambil dari jurusan PAI karena Perguruan Tinggi sampai sekarang tidak ada yang membuka S1 jurusan Fiqh ataupun yang lainnya. Semoga aja kedepan ada regulasi perundangan-undangan yang mengatur tentang hal itu.

Klo ada regulasi baru bagaimana?kasihan yang sudah S1 PAI tetapi mengajar di MI...

bagi yang belum punya NRG, Apakah nanti bisa cair? trus usulan NRG Bulan September yang lalu kapan kluarnya?

pak saya mau tany,apakah TF masih ada dan bagaimana kabar tentang BOSDA?

Pak mestinya hal macem2 yang diterangkan di atas disampaikan kepada Guru-guru yang sudah sertifikasi dalam rangka pembinaan. Itu kan kewajiban kemenag. Bukannya jadi alibi untuk tidak mencairkan tunjangan. Satu hal yang jelas Guru-guru melaksanakan tugas semua atas dasar kebutuhan dan kondisi madrasah. Sekali lagi mereka bekerja atas kebutuhan madrasah bukan keinginan memilih-milih mapel. Trims

- Regulasi hukum akan lebih memperjelas redaksi yang bersifat umum.
- Tunjangan fungsional alhmdllah sudah ada
- Klo NRG-nya sudah turun insyaallah bisa cair
- Pembinaan ke guru/ madrasah menjadi tanggung jawab pengawas masing2 madrasah

Salam dari Mapenda Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalsel, terimakasih atas info mengenai regulasi baik PMA maupun KMA serta Kep. Dirjen Pendis semoga barakah. (Drs. H. M. Ishak, M.M.)

Amin.
Sama-sama pak.
Terimakasih sudah berkunjung.